JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah sedan mewah memasuki RS Budhi Asih, Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Seorang wanita berkaca mata gelap turun dan memasuki ruangan lantai 1 rumah sakit umum daerah di Jakarta Timur itu.
Kepada petugas keamanan, ia menanyakan, tempat pelayanan pengobatan gratis. Berbekal KTP, kartu keluarga, dan surat rujukan dari puskesmas, perempuan tersebut bermaksud memanfaatkan jasa pengobatan gratis yang diprogramkan Jokowi-Basuki.
"Pak, saya ingin konsultasi saja ke poli penyakit kulit. Soalnya saya takut kosmetik yang saya pakai tidak cocok, takut kulit wajah saya rusak," kata wanita itu kepada Kepala Humas RS Budhi Asih, Hamonangan Sirait.
Wanita itu tanpa jengah menunjukkan surat rujukan pengobatan gratis dari puskesmas yang dibawanya. Dia tahu, berbekal tanda pengenal DKI Jakarta, semua orang bisa mendapatkan layanan gratis di dua poliklinik rumah sakit.
"Begitulah, memang sangat mudah mendapatkan fasilitas gratis sekarang. Ya, namanya warga DKI, enggak yang kaya, enggak yang miskin, semuanya berhak dapat pengobatan gratis," kata Hamonangan kepada Kompas.com, Senin (17/12/2012).
Hamonangan menambahkan, peningkatan pasien terjadi akhir-akhir ini turut dipengaruhi kemudahan mendapatkan akses pengobatan gratis. Alhasil, banyak warga dari kalangan mampu yang ikut-ikutan memanfaatkan program pengobatan gratis ini. Padahal, sejak awal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa layanan pengobatan gratis ini sebenarnya merupakan program prioritas bagi kalangan kurang mampu. Namun, tetap saja ada warga yang memanfaatkan situasi dengan mencoba pelayanan pengobatan gratis dengan bermodalkan KTP dan KK DKI. "Rujukan dari puskesmas tinggal diminta," ujar Hamonangan.
Warga kelas menengah ke atas yang memanfaatkan program tersebut biasanya enggan memanfaatkan jasa rawat inap. Itu dikarenakan pasien program gratis yang dirujuk ke rumah sakit hanya boleh menempati instalasi rawat inap kelas III, kecuali ada keadaan memaksa yang menyebabkan pasien bisa naik grade ke kelas di atasnya.
"Orang seperti ibu itu kan pasti enggak mau atau malu kalau dirawat di ruang kelas III. Jadi pasti pilihnya rawat jalan," kata Hamonangan.
Ia mengatakan, peningkatan yang terjadi pada layanan rawat jalan dari kalangan kelas menengah ke atas di RSUD Budhi Asih mencapai 20 persen per hari. Menurut Hamonangan, penggunaan KTP dan KK dilakukan untuk mempermudah prosedur pelayanan pengobatan gratis sebelum Kartu Jakarta Sehat dibagikan kepada warga yang berhak. Selama Kartu Jakarta Sehat (KJS) belum dibagikan kepada warga, pengurusan saat ini hanya mengandalkan dokumen warga, KTP dan KK. Ini berbeda dar program sebelumnya, yakni kartu Keluarga Miskin (Gakin) maupun Jaminan Kesehatan Daerah, yang menuntut inisiatif warga untuk memproses kartu tersebut.
"Kalau sekarang, ada yang sekadar coba-coba, ada yang penyakitnya sepele seperti pusing-pusing, ada juga yang karena ingin tahu aja, sebenarnya program ini seperti apa," kata Hamonangan.
Hal serupa dibenarkan Yuri Sumadi, Kepala Instalasi Pemasaran & Humas Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Menurut Yuri, banyak penyakit ringan yang sebenarnya bisa ditangani rumah sakit atau puskesmas, tapi akhirnya lolos hingga ke level RSUP karena prosedur mudah untuk mendapatkan layanan gratis. Tidak hanya itu, prioritas pada kalangan miskin juga akhirnya ikut dinikmati kaum berpunya.
"Kami minta puskesmas dan RSUD untuk lebih selektif dalam memberikan rujukan. Jangan sampai terlalu mudah memberikan rujukan dan pasien di sini ikut meningkat," kata Yuri.
Meski demikian, peningkatan yang terjadi masih bisa ditangani, baik oleh RSUD Budhi Asih maupun RSUP Fatmawati. Kedua pihak mengakui, masih mampu melayani pasien-pasien program pengobatan gratis yang mereka terima.
