Register
Get Personalized Here!
RegisterGet Personalized Here!
JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemerintah provinsi DKI untuk menghadapi musim penghujan terus dilakukan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari DKI belum dapat sepenuhnya menangani permasalahan banjir yang menjadi cerita klasik setiap tahunnya.
Usaha normalisasi waduk pun belum sepenuhnya bisa berjalan mulus. "Misalnya Waduk Pluit, saya sudah "berantem setengah mati" bersihkan (pemukiman liar) sisi barat," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Sejauh ini, lanjut Basuki, Pemprov DKI baru mampu membersihkan 20 persen Waduk Pluit. Mengingat, sisi lainnya masih dipenuhi oleh bangunan dan rumah liar.
Tak hanya Waduk Pluit, persoalan serupa juga terjadi di kawasan bantaran sungai. Masih banyak warga yang memilih untuk menetap di bantaran sungai.
Menyelesaikan permasalah banjir di Jakarta, kata Basuki, memang tidak bisa dilakukan secepat kilat. Banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Usaha normalisasi sungai dan waduk kerap mendapat 'perlawanan' dari warga yang menolak direlokasi.
Padahal, lanjut Basuki, warga menempati lahan yang bukan haknya. "Bukan kami yang melanggar HAM, tapi Anda yang melanggar HAM sebetulnya. Tapi, ada juga warga yang sudah mengerti, kita sediakan rusun, dan dia pindah," kata Basuki.
Selama waduk dan sungai tidak dibersihkan dari bangunan liar, terang Basuki, maka banjir akan terus menghantui Jakarta. Oleh karena itu, Basuki meminta pengertian warga yang tinggal di bantaran sungai untuk segera pindah ke rusun yang telah disediakan.
Menurut Basuki, untuk menyelesaikan banjir yang kerap melanda Jakarta, memang butuh kerjasama semua pihak. Tidak bisa dilakukan semuanya oleh Pemprov DKI. Masyarakat juga harus terlibat.
Basuki memberi contoh bahwa masih banyak masyarakat yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal itu juga diperparah oleh petugas kebersihan yang suka membuang sampah di lubang drainase. Belum lagi, selokan kecil yang penuh dengan kabel-kabel instalasi. Akibatnya, sampah dan kabel-kabel itu menghambat saluran air.
"Makanya lurah dan camat harus lebih rajin patroli, aktif menggerakkan satgas. Jadi, tahu titik-titik genangan di mana saja, ada peta genangan, dan cepat diselesaikan," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur Jakarta, Selasa(29/10/2013) petang, menimbulkan genangan air jalan tol dalam kota, tepatnya Tol Grogol Km 15. Banjir setinggi 50 sentimeter di tempat tersebut mengakibatkan kemacetan arus kendaraan menuju Bandara Soekarno-Hatta.
"Benar, di Km 15 Tol Grogol tadi sempat 50 sentimeter, tapi sekarang sudah surut jadi 30 sentimeter. Kejadian tadi jam 18.00 kurang, yang arah Bandara merayap," kata Petugas PT Jasa Marga, Feri, Selasa(29/10/2013).
Menurut Feri, genangan air muncul di hampir semua bagian jalan tol, baik lajur 1, 2, dan 3, terutama jalan mengarah ke Cawang. Feri mengatakan, lalu lintas kendaraan lebih padat dari arah Jelambar menuju Grogol dan Cawang dengan kemacetan sepanjang hampir 1 kilometer. "Yang arah Angke merayap," ujarnya.
TMC Polda Metro melaporkan pada pukul 20.05, banjir di Tol Grogol Km 15 arah ke Semanggi sudah surut dan seluruh lajurnya bisa dilintasi kendaraan.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, nilai kebutuhan hidup layak (KHL) 2013 sebesar Rp 2,2 juta diputuskan karena tidak dapat ditetapkan jauh di atas nilai KHL tahun lalu. Hal itu disebabkan angka KHL 2012 telah melonjak sebesar Rp 700.000 dibanding tahun sebelumnya.
"Bayangkan, selama tahun 2007-2012, lima tahun, buruh selalu diberikan KHL di bawah survei dan tidak pantas," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (28/10/2013).
Menurut Basuki, penetapan kenaikan KHL hingga lebih dari setengah juta rupiah pada tahun lalu itu dilakukan untuk mengoreksi angka KHL selama lima tahun sebelumnya. Ia mengatakan, pada tahun 2006, angka KHL DKI sebesar Rp 831.996. Setahun berikutnya, nilai KHL DKI naik menjadi Rp 991.998, lalu bertambah lagi menjadi Rp 1.055.276 pada 2008.
Pada tahun 2009, KHL DKI naik sekitar Rp 200.000 dan ditetapkan menjadi Rp 1.314.059. Setahun berikutnya, angkanya hanya bertambah sekitar Rp 2.000 menjadi Rp 1.317.710. Tahun 2011, KHL DKI bertambah kurang dari Rp 100.000 menjadi Rp 1.401.000. Besaran KHL meroket tinggi pada tahun lalu, yakni menjadi Rp 1.987.789.
Akibat tambahan besar pada tahun lalu, tahun ini KHL DKI ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta atau naik sekitar Rp 200.000. Jumlah itu tidak sama dengan keinginan buruh, yang menuntut KHL 2013 sebesar Rp 2,7 hingga Rp 3 juta. Buruh juga mendesak Pemprov DKI untuk menaikkan UMP 2014 menjadi Rp 3,7 juta dengan memperhitungkan 84 komponen penentu KHL.
Basuki mengatakan, tahun ini Pemprov DKI Jakarta akan tetap mempertahankan 60 komponen untuk menentukan KHL DKI 2013. Basuki khawatir, jika penentuan KHL dilakukan berdasarkan 84 komponen seperti permintaan buruh, perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
Menurut Basuki, jika Pemprov DKI menuruti keinginan buruh untuk menetapkan KHL menjadi 84 komponen, produktivitas kerja juga harus ditingkatkan. Ia menilai bahwa KHL sebesar Rp 2,2 juta tahun ini sudah cukup mewakili kebutuhan hidup pekerja lajang di Jakarta.
"Secara produktivitas, kita belum bisa menyamakan diri dengan negara lainnya. Jadi, sampai sekarang kita masih bergelut di 60 komponen dulu," kata Basuki.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
"Kan semua sudah (dibongkar). Tinggal tanah yang sengketa dengan Adam Malik. Ya minggu-minggu depan kita ajak bicara," ujar Jokowi di Waduk Pluit, Jakarta, Minggu (27/10/2013).
Komunikasi yang akan dilakukan, lanjut Jokowi, bukan berarti Pemerintah Provinsi DKI mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik ahli waris. Jokowi memastikan, lahan yang diklaim ahli waris adalah milik Pemprov DKI usai proses sengketa.
"Yang saya tahu, itu sudah diputuskan di Kejaks aan Negeri bahwa itu tanah Pemprov," lanjutnya.
Jokowi mengaku tak akan memberi batas waktu bagi ahli waris untuk meninggalkan lahan tersebut. Pemprov DKI baru akan memberi batas waktu jika Gubernur DKI telah melaksanakan komunikasi.
Sembari mengulur waktu dengan ahli waris, kata Jokowi, pihaknya akan memeriksa jumlah rusun yang tersedia di Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. Pasalnya, rusun tersebut beberapa waktu ini telah diisi oleh warga Waduk Pluit yang direlokasi.
Namun, Jokowi memastikan warga Ria Rio yang direlokasi belakangan, tetap mendapatkan rusun. "Mungkin sisa dari rusun Pinus Elok, sama ada yang di Rusun Cakung lain. Ada pasti," ujar Joko.
Seperti diketahui, Satpol PP telah melakukan tiga kali pembongkaran secara berturut-turut terhadap permukiman liar di bantaran Waduk Ria Rio. Setelah pembongkaran ketiga, 26 Oktober 2013 lalu, tersisa lahan 21 hektare yang diklaim oleh ahli waris Adam Malik. Surat Peringatan III diketahui sudah diberikan kepada ahli waris.
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
"(FPI) Sangat menolak. Harga mati FPI Jaksel menolak keras adanya Lurah Susan," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/10/2013).
Beberapa poin yang menjadi dasar penolakan Lurah Susan, lanjut Novel, yakni karena Lenteng Agung mayoritas didiami oleh umat Muslim. Selama ini, kepemimpinan lurah di sana belum pernah dipegang lurah yang beragama non muslim. "Karena memang belum pernah ada yang non Islam," katanya.
Ia menyangsikan kepemimpinan Susan dapat mewakili warga yang mayoritas Muslim. "Sangat tidak mungkin Lurah Susan dapat mewakili aspiratif warganya. Wanita sudah punya keterbatasan, apalagi non Muslim. Kita mau yang bisa di situ, turun langusung ke lapangan, ke masjid, karena di situ ada aktivitas pengajiannya," ujar Novel.
Untuk itu, FPI berencana melakukan Tabliq di Masjid Al-Ausar Lenteng Agung, dengan tema 'Dampak Negatif Pemimpin Non-Islam Ditengah Mayoritas Islam'. Habib Novel mengatakan dirinya akan hadir.
Selain itu, Tabliq juga terkait untuk mengajak warga melakukan demo di Balaikota DKI Jakarta, Senin (28/10/2013). "Jam 19.30 WIB mulai pembukaan. Itu untuk mengajak warga demo kantor Gubernur. Kita menyikapi arogansi Ahok. Tapi bagaimana nantinya, keputusan bisa akan berubah," ucap Novel.
Editor : Erlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak kurang lebih sepuluh pegawai negeri sipil (PNS) DKI telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak penyalahgunaan anggaran. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta para PNS DKI hingga pejabat DKI untuk tidak memainkan anggaran.
"Makanya mereka kalau mau "main-main" sekarang, ya gendeng aja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Untuk mencegah tindak penyalahgunaan anggaran kembali, Pemprov DKI pun telah menggandeng berbagai lembaga pengawas keuangan. Misalnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Adapun kerjasama Pemprov DKI dengan BPKP adalah menempatkan sebanyak 50 pengawas dari BPKP di DKI. Sementara kerjasama dengan BPK, Pemprov DKI akan menerapkan sistem non cash transaction (NCT). Melalui sistem tersebut, transaksi antara pihak Pemprov dan rekanan atau pihak ketiga tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi wajib bertransaksi dari bank ke bank. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang membelanjakan uang itu.
Di tahun 2014, Pemprov DKI juga akan menerapkan sistem e-budgeting. Begitu ada e-budgeting, kata dia, hanya Gubernur dan pihak otoritas tertentu yang memiliki password dan bisa mengubah anggaran. Apabila ada yang tidak setuju dengan sistem itu, maka pihak itulah yang merupakan "pemain anggaran".
Hingga saat ini, kata dia, DPRD DKI masih belum membahas sistem e-budgeting. "Kalau masih main kan gendeng aja. Mereka semua akan mendampingi terus, biar Jakarta bisa jadi model supaya lebih transparan," ujar Basuki.
Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menjadi barometer provinsi zero corruption atau bebas korupsi. Para lembaga pengawas keuangan itu mengharapkan DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota lainnya. Terlebih setelah DKI dipimpin oleh pemimpin yang menurut Basuki mendukung pemberantasan korupsi.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, informasi tentang kasus dugaan korupsi perizinan oleh Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan berinisial RS diperoleh berdasarkan laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Basuki telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Gamal Sinurat untuk mengganti posisi RS.
Menurut Basuki, penetapan RS jadi tersangka tidak berhubungan dengan permasalahan tata ruang Jakarta. Ia menduga penangkapan itu terjadi karena tindak pencucian uang atau money laundering.
"Ini ada hubungannya dengan laporan PPATK. Tidak ada hubungannya dengan tata ruang sebenarnya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan bahwa RS diduga telah mengutip biaya pengurusan izin-izin yang besarannya tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan. Menurut Setia, RS diduga telah menerima uang pengurusan izin dengan besaran bervariasi antara Rp 225 juta dan Rp 700 juta untuk setiap perizinan. RS diduga telah melakukan tindak pidana korupsi hingga Rp 1,89 miliar.
Saat melakukan tindak korupsi tersebut, RS belum menjabat sebagai Kasudin Tata Ruang Jaksel, tetapi sebagai Kasie Tata Ruang Kecamatan Tebet dan Staf Tata Usaha Suku Dinas Tata Ruang. Dalam kasus ini, RS dijerat Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Kereta listrik komuter bernomor KA 583 dari Bogor tujuan Jakarta terhenti sebelum memasuki Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2013) sekitar pukul 18.30 WIB. Hal itu diakibatkan sebuah batang pohon asam yang tumbang saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang yang menimpa kabel kawat listrik aliran atas di jalur Bogor arah Jakarta tersebut.
Firman (27), seorang penumpang KRL, mengatakan, ia mengetahui adanya pohon tumbang setelah KRL berhenti di tengah perjalanan dan dia turun untuk melihat situasi di sekitarnya. Ia menyebutkan, setelah KRL itu berhenti, tidak ada pemberitahuan kepada penumpang tentang adanya pohon tumbang. Firman yang menumpang kereta komuter Stasiun Bogor dengan tujuan ke Stasiun Kota harus menunggu petugas menyelesaikan pemotongan dahan pohon tersebut.
Sementara itu, masinis KRL yang tengah memantau upaya pemotongan menolak berkomentar saat ditanya seputar kejadian tersebut. Anggota Polsek Metro Pasar Minggu Aipda Mamay yang turut memantau di lokasi mengatakan, berdasarkan laporan dari warga setempat, dia mendapat laporan bahwa adanya pohon tumbang melintang pada kabel KRL. Polisi kemudian melaporkannya ke Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan untuk melakukan pemotongan pohon. Menurutn Mamay, perjalanan KRL sengaja dihentikan untuk membantu pekerja menjangkau batang pohon asam yang tumbang dan berukuran cukup besar itu. Pemotongan pun dilakukan agar batang pohon tidak mengganggu lalu lintas kereta.
"Tumbangnya enggak ada kereta, pas hujan tadi. Jadi keretanya memang sengaja untuk pemotongan ini, untuk sandaran, biar mudah (memotong)," ujar Mamay.
Pantauan Kompas.com, banyak penumpang KRL yang turun dari kereta karena pintu kereta dibuka. Penumpang menanti dalam kondisi gelap. KRL kembali bergerak jalan sekitar pukul 18.50 WIB dan perjalanan pun kembali normal.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Joko Widodo tak setengah-setengah menata Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur. Jika proses penataan taman rampung, dia akan menambahkan wisata air, yakni berupa perahu bebek di waduk.
"Ada wisata airnya, ada bebek-bebekan. Nggak cuma itu, ada uler-uleran juga," ujar Jokowi saat berkunjung ke waduk itu, Senin (21/10/2013).
Jokowi menjelaskan, masyarakat di DKI Jakarta perlu disosialisasikan pentingnya ruang terbuka hijau bagi pusat aktivitas. Salah satunya adalah dengan membuka fasilitas soal aktivitas warga di sejumlah ruang terbuka hijau, termasuk wisata air.
Dengan begitu, warga memiliki 'budaya taman', seperti dikutip dari pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Menurutnya budaya taman adalah kondisi masyarakat yang menjadikan taman sebagai salah satu pusat aktivitasnya sehari-hari. Mulai dari bermain, belajar hingga soal interaksi sosial.
Jokowi juga sempat melontarkan candaan bahwa warga bisa berenang di waduk seluas 8 hektar tersebut. Wartawan pun nyeletuk "enggak gatel-gatel apa Pak?" Jokowi pun menjawab, "Lah kan ditanya, bisa dibuat berenang atau enggak, ya saya jawab iya bisa, tapi gatel-gatel," ujarnya.
Baru 20 Persen
Di waduk tersebut, Jokowi sempat berkeliling di sisi selatan, sisi yang tamannya mulai ditata. Bau tak sedap pun mengiringi langkah sang gubernur melihat sisi timur, sisi di mana sebagian rumah warga masih tampak berdiri. Sementara, di sisi sebelahnya, area waduk tampak telah bersih.
"Aduh, pusing, bau dari mana ya ini," ujar Jokowi sambil menutup hidungnya di tepi waduk tersebut.
Jokowi memprediksi, bau tersebut berasal dari sampah atau limbah yang ada di waduk tersebut. Ia mengatakan, hingga saat ini, penataan baru 20 persen rampung. Ia pun yakin jika penataan taman selesai, bau seperti itu tak tercium lagi.
Sebelumnya diberitakan, kawasan Waduk Riario akan ditata oleh empat instansi. Sisi barat, timur dan utara akan dibangun oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Sedangkan sisi selatan, akan dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo. Adapun, normalisasi waduk akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Semuanya menggunakan APBD.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
Menurut Unu, reward diberikan ke kawasan-kawasan yang bisa mengelola sampah 3R (reuse, refuse, recycle) dengan baik. Sementara di sisi lain, masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan ditindak tegas dengan diberi sanksi.
"Sanksi yakni pidana tiga bulan dan denda Rp 100-500 ribu," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, saat dihubungi, Minggu (20/10/2013).
Selain ke warga masyarakat, lanjut Unu, reward and punisment juga diterapkan di kantor-kantor perusahaan dan instansi pemerintah. Untuk perusahaan atau instansi, apabila diketahui ada yang membuang sampah di sembarang tempat, akan dikenakan denda Rp 10-50 Juta. Pengawasan dilakukan sampai ke tingkat kantor kelurahan.
Nantinya, Dinas Kebersihan akan bekerjasama dengan institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri. Penegakan itu sendiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah.
"Nanti ada CCTV juga untuk pengawasan," tegas Unu.
Lebih lanjut, kata Unu, kebijakan tersebut akan diterapkan paling lambat awal Januari 2014. Sebelumnya, akan dilakukan lebih dahulu sosialisasi ke masyarakat.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
"Kasus semalam telah diselesaikan secara damai antara satuan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (19/10/2013) sore.
Rukman enggan menjelaskan secara detail penyebab insiden adu jotos itu. Ia hanya mengatakan bahwa kesalahpahaman di antara kedua pihak memicu insiden itu.
Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebut, kejadian bermula saat enam anggota Brimob yang bermarkas di Kelapa Dua, Depok, itu tengah berada di tempat karaoke tersebut. Tiba-tiba, empat anggota Kostrad datang dan mereka berkelahi anggota Brimob. Rukman pun enggan berkomentar soal kabar itu.
"Pokoknya salah paham, biasalah mereka kan sesama aparat, hanya emosi sesaat. Mereka itu memang perlu belajar komunikasi lagi," kilah Rukman.
Kendati telah selesai, Rukman menampik kasus tersebut tak dilanjutkan oleh satuannya. Keempat oknum TNI itu tengah diperiksa oleh Detasemen Polisi Militer.
"Tetap ada sanksi. Tapi apa sanksinya, biar diproses, diperiksa dulu, kenapa berkelahi, nanti baru diputuskan dia menerima sanksi apa," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, enam anggota Polri dari Satuan Brimob terlibat baku hantam dengan empat anggota TNI dari kesatuan Kostrad di sebuah tempat karaoke di Depok Town Square, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2013) sekitar pukul 23.30 WIB. Akibatnya, tiga orang mengalami luka, dua di antaranya luka serius.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, perkelahian berawal saat Brigadir Dua S beserta lima orang rekannya dari Komando Brimob Kelapa Dua, sedang berkaraoke di ruang 6. Kemudian, dua orang keluar ruangan untuk memesan minuman.
Saat itulah terjadi bentrok antara kedua polisi tersebut dan empat orang anggota TNI. Rikwanto mengatakan, salah satu dari anggota Brimob tersebut kembali ke ruangan untuk memberi tahu rekan-rekannya. Setelah itu, terjadilah perkelahian enam polisi lawan empat anggota TNI.
Akibat dari peristiwa tersebut, kata Rikwanto, dua orang anggota Brimob terluka. Sg mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, serta Brigadir Dua Wil yang terluka di jari tangan kiri akibat terkena benda tajam. Adapun Sersan Dua Ch dari Kostrad mengalami luka pada bagian kepala dan wajah.
Ch beserta tiga rekannya diketahui berasal dari Detasemen Penghubung Divisi 1 Kostrad, Ciluer. S dan Ch mengalami luka cukup serius. Saat ini S sudah dirawat di RS Polri, sementara Ch di RSPAD Gatot Soebroto. "Sedangkan Wil yang luka di jari tangan kiri akibat terkena benda tajam dirawat di RS Tugu Ibu Depok," kata Rikwanto. (C18-11)
Editor : Hindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, pelaku tawuran antarpelajar sulit ditindak dengan pasal-pasal pidana. Pelaku tawuran hanya bisa dijerat hukum pidana jika tawuran itu menimbulkan korban luka ataupun meninggal dunia. "Yang bisa ditindak jika ada tindak pidana, misalnya dari aksi putar-putar gir, ada yang berakibat korban luka atau tewas. Tidak ada tindak pidana, tidak bisa dipidanakan, makanya cuma dilakukan peringatan," kata Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jumat (18/10/2013).
Pemerhati sosial dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan, selama pencegahan tawuran pelajar hanya dilakukan melalui imbauan dan penyuluhan, selama itu pula tawuran pelajar akan terus terjadi. Menurutnya, tawuran pelajar merupakan bentuk kekerasan khas karena para pelakunya tidak bertindak atas dasar politik atau ekonomi, tetapi untuk identitas kebanggaan.
"Maka pendekatan yang sifatnya pengajaran moral seperti ini cenderung tidak digubris," kata Devie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/10/2013).
Menurut Devie, pendekatan yang bersifat penyuluhan yang datang dari orangtua, guru, atau pihak-pihak lain dianggap para pelajar sebagai orang luar yang tidak tahu apa-apa tentang persoalan "dendam antarsekolah" yang telah berlangsung turun-temurun. Mau tidak mau, kata Devie, kebijakan yang perlu diambil harus bersifat perombakan sistem yang lebih represif. Dengan begitu, siswa tak mungkin mewariskan kultur kekerasan ke generasi selanjutnya.
"Kebijakan yang diterapkan yaitu pemidanaan serius serta ancaman bahwa catatan kriminal akan berdampak buruk bagi masa depan para siswa," ujarnya.
Sebelumnya, pemerhati pendidikan, Darmaningtyas, menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk tidak ragu menjerat pelajar yang terlibat tawuran dengan pasal pidana. Dengan begitu, akan ada efek jera bagi para pelaku sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Menurut Darmaningtyas, selama ini pelaku tawuran yang tertangkap hanya diberi peringatan dan nasihat, lalu kemudian diserahkan ke orangtuanya. "Kalau alasan di bawah umur, kan bisa mereka dikenakan pidana dan ditempatkan di tahanan anak," ujarnya awal Oktober lalu.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Kejadian berawal saat petugas polisi dari Polsek Metro Kebayoran Baru menggelar operasi preman di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2013) malam kemarin.
Dalam operasi tersebut terjaring lima orang yang diketahui tidak membawa identitas, yaitu Faisal (27), Purwanto (33), Bagus Yanuar (18), Anggi Handika (16), serta Via.
"Saat istirahat pada pukul 04.30, korban Via yang tiduran bersandar di badan Faisal tiba-tiba kejang-kejang, kemudian saksi Faisal melaporkan kepada polisi yang piket, selanjutnya korban dibawa ke RS Pertamina," ujar Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Anom Setyadji, Kamis (17/10/2013).
Namun setelah dilakukan tindakan dokter di UGD lalu diinfokan Via sudah meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda akibat penganiayaan atau tindak kekerasan pada tubuh korban.
"Menurut keterangan saksi Anggi, sebelum dibawa ke Polsektro Kebayoran Baru, korban bersama teman-temannya meminum miras jenis ciu sebanyak 2 botol aqua yang dicampur minuman sprite di Terminal Blok M Jalur 2," tuturnya.
Petugas kemudian membawa jenazah korban ke RS Fatmawati untuk keperluan visum serta menemui keluarganya.
Editor : Eko Hendrawan Sofyan
JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Gatot Supiratono dengan puluhan pertanyaan, Rabu (16/10/2013), terkait kasus tewasnya Holly Angela Hayu Winanti di Apartemen Kalibata City. Polisi antara lain mempertanyakan bukti kepergian Gatot ke Australia saat pembunuhan terhadap Holly pada Senin (30/9/2013) malam.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Slamet Riyanto mengatakan, selama pemeriksaan itu, polisi konfrontir keterangan tersangka SH atau S, yang kerap menyebut nama Gatot terlibat dalam kasus tersebut. SH diketahui merupakan sopir Gatot. Selain itu, polisi juga mempertanyakan hubungan Gatot dengan Holly, yang disebut-sebut telah menikah secara siri.
"Pertanyaannya banyak, ada puluhan pertanyaan. Sampai malam ini statusnya (Gatot) masih saksi," kata Slamet di Mapolda Metro Jaya, Rabu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, untuk membuktikan kepergian Gatot terkait tugasnya sebagai auditor utama di Badan Pemeriksaan Keuangan, penyidik meminta bukti tersebut. Hal itu dikarenakan pada saat kejadian Gatot disebut-sebut tengah berada di Australia.
"Ini akan ditanyakan mana buktinya yang melengkapi diri yang bersangkutan saat kejadian ada di Australia. Akan dimintakan buktinya, seperti tiket, manifes, dan lainnya," ujar Rikwanto.
Gatot diperiksa karena diduga terkait dengan orang-orang yang membunuh Holly. Polisi menduga pembunuhan terhadap Holly dilakukan oleh R dan Elrisky. Adapun SH, L, dan PG ikut mengawasi eksekusi pembunuhan itu. Saat ini SH dan L ditahan di Mapolda Metro Jaya. Adapun Elrisky tewas terjatuh di Apartemen Kalibata City pada malam terbunuhnya Holly. R dan PG berstatus buron.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembagian daging kurban di Jakarta Islamic Center (JIC), Koja, Jakarta Utara, berlangsung ricuh. Akibatnya, seorang warga pingsan saat mengantre untuk mendapatkan daging kurban.
Sejak pagi warga sudah terlihat memenuhi area halaman Jakarta Islamic Center. Warga tampak tidak sabar untuk mendapatkan daging kurban seberat seperempat kilogram. Tak sedikit warga yang membawa anak-anak mengantre daging kurban, tetapi justru menjadi korban dorong-dorongan. Kontak fisik antarwarga juga menambah panas suasana.
Sejumlah aparat keamanan yang berjaga berusaha meredakan situasi, tetapi justru kewalahan. Sejumlah warga saling dorong dan pukul sehingga suasana berubah seketika menjadi tegang. Saat itulah seorang perempuan paruh baya pingsan.
"Tadi waktu ngantre saya kejepit gara-gara didorong sama yang di belakang. Ada juga kan tadi satu ibu-ibu pingsan pas ngantre", kata Darni (48) yang mengantre sejak pukul 10.00, Selasa (15/10/2013).
Narti (39), warga Kalibaru, Cilincing, juga harus mengantre berjam-jam karena takut tak kebagian. Karena situasi memanas, ia pun kesulitan bergerak. "Sesak juga napas, kan dorong-dorongan kayak gitu," ujar Narti.
Panitia pembagian kurban menyayangkan peristiwa tersebut. Panitia telah menggunakan sistem ring atau prioritas dalam pembagian daging kurban dengan berkoordinasi bersama ketua RT setempat. Namun, warga memilih datang karena takut tidak kebagian. JIC menyiapkan 3.000 kupon, sedangkan permohonan warga mencapai 9.000 orang.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
"Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Rencananya akan menurunkan sekitar 200 personel untul ikut dalam pengamanan," kata Mubarok, Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), Senin (14/10/2013).
Selain bekerja sama dengan aparat kepolisian, BPPMI juga telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI dan TNI pada saat pengamanan pembagian daging kurban. Di samping itu juga, BPPMI akan menerjunkan pihak keamanan Masjid Istiqlal yang berjumlah 50 orang untuk pengamanan.
Mubarok menambahkan, Pemprov DKI Jakarta direncanakan akan menerjunkan personel dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan dipotong. Sementara untuk tim yang akan melaksanakan pemotongan hewan, BPPMI telah menggandeng rumah pemotongan hewan Pulo Gadung.
Koordinasi dengan rumah potong hewan dilakukan agar pemotongan dan pengemasan daging yang telah dipotong dapat dilakukan secara higienis. "Panitia dengan dukungan Dinas Kesehatan Pemprov DKI harus memastikan hewan yang dibagi harus laik dikonsumsi," katanya.
Editor : Kistyarini
Kepala Humas PT KAI Daop 1 Sukendar Mulya mengatakan, lokasi kebakaran berada sekitar 30 meter dari rel layang antara Stasiun Jayakarta dan Stasiun Mangga Besar. "Karena angin kencang di sekitar lokasi kebakaran, maka perjalanan KRL dari Jakarta Kota yang seharusnya lewat rel layang terpaksa dialihkan lewat Stasiun Kampung Bandan-Tanah Abang-Manggarai," kata Sukendar.
Pengalihan dilakukan mulai pukul 19.20. Adapun KRL dari Manggarai tujuan Jakarta Kota masih bisa melintasi rel layang. Sukendar mengatakan, sedikitnya ada dua KRL yang dialihkan perjalanannya lewat Kampung Bandan yakni KA 752 dan KA 592.
Editor : Hindra Liauw
Ketua RT 10/RW 4, Yayat Rokhiyat, mengatakan, pihak pengembang apartemen sudah melakukan perbaikan drainase di kawasan tempat tinggal mereka. Sebelum dimulainya pembangunan, pihak pengembang juga telah meminta izin.
"Jadi setelah ada proyek apartemen ini, drainase di tempat kami justru semakin baik. Lagi pula, nantinya akan ada banyak warga kami yang diberdayakan di apartemen ini sebagai pekerja," kata Yayat saat ditemui di lokasi pelaksanaan proyek, Sabtu (12/10/2013).
Warga lain, Ahmad Nurul Fatoni (57) mengatakan, dia sudah lama tinggal di daerah tersebut. Menurut dia, jika menyinggung soal genangan air, genangan sebelum ada proyek pembangunan apartemen justru lebih parah. "Sekarang cuma di halaman, dulu bisa sampai masuk rumah. Jadi kalau masalah genangan air, tidak ada hubungannya dengan apartemen," kata dia.
Ahmad pun menegaskan, warga yang menentang proyek pembangunan apartemen kebanyakan bukan warga setempat.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Rabu lalu mengatakan, pembangunan apartemen LA City sudah mendapat izin dari dinas terkait. "Tadi warga melihat izinnya, dipikirnya belum ada. Tapi saya cek di P2B ada semuanya," kata Jokowi di Balaikota, Rabu, usai menemui pengunjuk rasa dari Lenteng Agung yang menentang pembangunan apartemen itu.
Dalam unjuk rasa Sabtu siang, awalnya SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) beserta LBH Jakarta diinformasikan akan ikut berunjuk rasa di lokasi proyek yang terletak tak jauh dari Stasiun Lenteng Agung tersebut. Namun SBSI maupun LBH Jakarta tidak jadi hadir. Unjuk rasa pun hanya diikuti segelintir orang, tak sampai sepuluh orang.
Editor : Egidius Patnistik
