JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Parito, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki konsep bagus dalam program penertiban pedagang kaki lima (PKL). Parito mengatakan, prinsip para PKL sebenarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan setiap hari.
"Mereka berjualan dimana tempat itu ramai oleh pembeli. Prinsipnya, PKL itu mendekatkan dagangannya kepada pembeli dengan harapan mendapat keuntungan setiap hari. Para PKL tidak mengerti program jangka panjang yang berandai-andai," ujar Parito, di Sekretariat Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), Jakarta Timur, Minggu (21/7/2013).
Parito menjelaskan, penertiban yang selama ini dilakukan pemerintah selalu mengedepankan alasan bahwa keberadaan PKL mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keamanan (K3). Padahal, katanya, PKL selalu membayar uang retribusi kebersihan, keamanan maupun pungli dalam bentuk lainnya.
"Kalau pemerintah mau berpikir ulang, justru K3 itu selalu dibayar oleh PKL setiap hari. Mau tidak mau harus diakui bahwa PKL mengeluarkan uang setiap hari untuk retribusi dan pungli lainnya sangat besar," ungkapnya.
Parito juga mengatakan, selama ini masalahnya adalah Pemprov DKI tak mau duduk bersama dan mendengarkan aspirasi PKL.
Editor : Tjatur Wiharyo
Anda sedang membaca artikel tentang
Soal PKL, Pemprov DKI Dinilai Tak Punya Konsep Bagus
Dengan url
http://malariamosquito.blogspot.com/2013/07/soal-pkl-pemprov-dki-dinilai-tak-punya.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Soal PKL, Pemprov DKI Dinilai Tak Punya Konsep Bagus
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Soal PKL, Pemprov DKI Dinilai Tak Punya Konsep Bagus
sebagai sumbernya
0 komentar:
Post a Comment